China Kembali Hukum Mati Mantan Pejabat Terkait Korupsi

Sikap tegas pemerintah China memberantas korupsi kembali menelan korban. Seorang mantan pejabat di salah satu kota terkenal China untuk pengusaha asing, Kamis (23/10), dihukum mati karena menerima suap lebih dari 14 juta dolar.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan wakil walikota Suzhou, Jiang Renjie, berlangsung lima hari setelah mantan wakil walikota Beijing dijatuhi hukuman mati karena menerima sekitar 1 juta dolar dari developer. Jiang bertugas menangani pembangunan, transportasi dan sektor-sektor menguntungkan lainnya di kota Suzhou, tempat berlokasinya hampir 500 perusahaan dan berada dekat Shanghai, pusat bisnis dan kota terbesar di negara komunis tersebut.

Seorang pejabat di Intermediate People’s Court di Nanjing membenarkan laporan itu. Kantor berita Xinhua melaporkan Jiang menerima uang suap lebih dari 14 juta dolar antara tahun 2001 dan 2004.Korupsi merajalela di kalangan pejabat China.

Pada 18 Oktober lalu, mantan walikota Beijing dijatuhi hukuman mati karena menerima uang. Liu Zhihua, mantan walikota Beijing adalah ketua pembangunan tempat pertandingan Olimpiade Beijing 2008 di ibukota China. Ia dipecat Juni 2006 karena dituduh terlibat korupsi dan bermoral jelek.

Kantor berita Xinhua mengatakan Liu, 59 tahun dijatuhi hukuman mati karena menerima uang suap 6,97 juta yuan (1,02 juta dolar). Namun, hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Liu ditangguhkan. Hukuman mati yang ditangguhkan di China biasanya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan syarat para terhukum berkelakuan baik.

Sumber-sumber sebelumnya mengemukakan kepada Reuters bahwa ketua Partai Komunis nasional dan Presiden China, Hu Jintao, mengawasi pemecatan Liu. Hu juga mengawasi pemecatan Chen Liangyu, ketua Partai Komunis Shanghai, September 2006 karena menyalurkan dana-dana pensiun ke investasi-investasi ilegal, dan membantu memperkaya perusahaan-perusahaan kroni dan keluarga.

Partai Komunis China menyebut korupsi yang dilakukan pejabat merupakan satu ancaman bagi kelanjutan kekuasaannya, tetapi masalah itu tetap merajalela dan adalah satu sumber kemarahan publik di sebuah negara yang pemeriksaan terhadap kekuasaan akan sia-sia.

sumber: http://hariansib.com