Wednesday, July 9, 2008
STOP PRESS !!!
Telah diluncurkan dengan sukses sebuah blog dari kawan kita yg sedang berbahagia:
please welcome: http://www.ockeydockey.blogspot.com/
Sukses For All
Sunday, July 6, 2008
Kemerdekaan Pers dan Lumpur Lapindo
Bukan rahasia lagi jika dalam kasus semburan lumpur Lapindo itu muncul fenomena yang sebenarnya tidak baru, yaitu ‘jual-beli’ informasi. Jika dalam dunia hukum ada fenomena mafia peradilan yang melibatkan polisi, jaksa, hakim serta advokat (pengacara) selaku makelar kodok, tampaknya dalam dunia jurnalistik juga ada mafia jurnalistik.
Sudah berbulan-bulan ini tampaknya media (pers) seolah enggan memberitakan keadaan riil para korban lumpur Lapindo. Yang lebih banyak menjadi bahan berita adalah perundingan antara para pengurus Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dengan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Pers juga sudah enggan mengulas tentang peran pemerintah ketika MLJ tapi kini berbalik arah ‘membangkang’ Perpres No. 14 Tahun 2007 dengan kemunculan skema penyelesaian sosial cash and resettlement, yang dengan sendirinya melanggar klausul cash and carry perjanjian ikatan jual-beli (PIJB) antara MLJ dengan korban lumpur Lapindo.
Tetapi justru yang sering muncul di beberapa media adalah berita advertorial atau advertorial terselubung dengan judul yang sama, yaitu: “Sidoarjo Bangkit.” Dalam advertorial – baik yang terang-terangan maupun terselubung – itu isinya sama: mengulas bahwa seolah-olah skema relokasi ke Kahuripan Nirwana Village (KNV) adalah ‘masa depan’ yang baik. Pers tidak memuat informasi yang benar tentang keluhan para korban lumpur Lapindo sendiri, baik yang ‘terpaksa’ menerima skema cash and resettlement maupun yang menolak. Pers hanya mengutip komentar para petinggi MLJ, menteri, aparat dan pengurus GKLL, memuji model cash and resettlement sebagai cara terbaik. Pers tidak menampilkan kritikan atas ‘pembangkangan’ Lapindo dan MLJ tersebut.
Idealisme pers
Hal menyedihkan semacam itu tidak saja terjadi dalam kasus lumpur Lapindo. Dalam perpolitikan misalnya juga terjadi di mana dengan dalih profesionalisme pers ada para jurnalis jebolan dari berbagai perusahaan media yang bergabung membuat media baru yang khusus menjadi corong salah satu calon gubernur. Mereka berdalih bahwa yang mereka jual adalah jasa profesi sebagai jurnalis.
Menurut UU No. 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi
Saya coba korelasikan hal itu dengan kewajaran atau kepatutan yang menjadi asas hukum. Apakah wajar dan patut misalnya perusahaan pers menerima iklan yang sifatnya subyektif dari pihak Lapindo untuk menjalankan prinsip ekonomi korporasi pers, padahal Lapindo sedang berkonflik dengan masyarakat? Pers bisa menjadi kikuk dalam memberitakan kondisi riil masyarakat korban secara utuh. Atau, menurut beberapa kawan jurnalis, ada perusahaan pers yang ‘menghantam’ Lapindo dengan berita yang khusus meliput derita korban lumpur Lapindo, yang tujuannya untuk memperoleh harga iklan yang tinggi?
Baik pers, aktivis LSM atau NGO, seharusnya tidak menjadi omnivora yang ‘memakan segala’ tanpa memasang ukuran idealisme.
Arah bisnis media, dalam persaingan yang semakin ketat, tampaknya mulai menanggalkan baju idealisme. Pers mengarah pada korporasisasi, di mana pelaksanaan kewajiban sosialnya berubah menjadi semacam praktik corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan korporasi pada umumnya.
Berita yang disajikan dalam beberapa hal menjadi alat tawar-menawar, meski dalam beberapa hal masih ada yang dimaksudkan untuk kontrol sosial. Tetapi dengan masuknya pebisnis bermasalah ke ruang ekonomi pers, maka kontrol sosialnya menjadi disparatif. Pers akan cenderung melunak dengan para pemasang iklan yang berkonflik dengan masyarakat, tapi bisa lebih garang kepada ‘penguasa’ yang tidak memasang iklan. Itu jelas tidak adil.
Kemerdekaan pers
Dalam era demokrasi yang semakin menguat, kemerdekaan pers tak lagi diancam oleh penguasa represif, tapi oleh kekuatan ekonomi hitam. Ketika ada hakim yang memukulkan palu hukuman kepada pers atas gugatan korporasi atau suatu pihak dengan tuduhan pencemaran nama baik, bisa jadi itu disebabkan pengaruh uang korporasi itu (baca: suap) kepada penegak hukum, bukan karena tekanan kekuasaan politik.
Tangan-tangan kekuasaan ekonomi itulah yang mengancam memasung kemerdekaan pers, sebab dengan iming-iming uang maka ada para jurnalis yang mengorbankan idealisme dan independensinnya. Kinerja pers dalam memberitakan kasus lumpur Lapindo hanya merupakan salah satu contoh isu ketidakmerdekaan pers yang merebak luas. Isu itu bukan semata dugaan eksternal pers, tapi juga atas ‘kesaksian’ para jurnalis yang masih bisa mempertahankan idealisme mereka.
Masyarakat mempunyai hak untuk disuguhi informasi yang adil dan obyektif. Memang sulit mengukur keadilan dan obyektivitas itu, meski hal itu bisa saja dibawa ke ranah hukum. Tetapi hukum yang masih terjangkit virus korupsi juga belum dapat menjamin terwujudnya keadilan. Namun dengan semakin menguatnya ‘rasan-rasan’ di masyarakat tentang ‘permainan pers’ dalam kasus lumpur Lapindo itu, maka Dewan Pers seharusnya mengambil inisitif untuk melakukan ‘pengintaian’ untuk mencari bukti-bukti tentang siapa saja jurnalis maupun perusahaan pers yang telah bermain.
Kita tengah membangun martabat bangsa ini. Ketika kita mulai ramai membangun hukum agar lebih beradab, jangan sampai dunia pers kita terlupakan dan menjelma menjadi ‘perusahaan informasi’ yang tak lagi mengenal misi sosial dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (lihat pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999). Misi sosial itu bukanlah dengan menyumbang beras dan uang, tapi melakukan kontrol sosial yang fair.
Friday, July 4, 2008
Friday, June 13, 2008
HARD ISSUE: Kemiskinan Akibatkan 6,5 Juta Anak Bekerja
Komnas Perlindungan Anak mencatat 11 juta anak usia 7-8 tahun tak terdaftar sekolah di 33 provinsi se-Indonesia. Pada 2004 sebanyak 2,1 juta anak putus sekolah, kebanyakan berada di jenjang sekolah menengah pertama. Umur pekerja anak bervariasi mulai 7 sampai 17 tahun.
Pekerja anak berada di sektor informal, seperti asongan, semir sepatu, pembantu rumah tangga, pemulung, hiburan malam, usaha rumahan, dan manufaktur. Hampir semua anak yang bekerja beralasan ingin membantu orang tua. "Paling banyak, ojek payung dan joki," kata komisioner Komnas, Rustin Ilyas.
Susanti, seorang pekerja di Muara Angke, membantu orang tuanya bekerja membersihkan sarang walet. Gadis 17 tahun itu ingin melanjutkan sekolah, yang terhenti saat lulus sekolah dasar. Santi diupah Rp 15 ribu per hari untuk 11 jam kerja. "Pemerintah harus bantu anak kecil sekolah," kata Susanti sambil menitikkan air mata.
Musmunah, 14 tahun, terpaksa bekerja di tempat hiburan malam sejak pagi. "Saya ingin sekolah seperti anak-anak lain," kata dia. Anak pertama dari tiga bersaudara ini mengaku tak satu pun anggota keluarganya mengenyam pendidikan.
Sumber : koran tempo
Sunday, May 25, 2008
Berat Sebuah Do'a
Seorang wanita miskin terlihat sangat putus asa, ia berjalan menuju sebuah
toko bahan makanan. Dia mendatangi pemilik toko dengan merendahkan diri dan
meminta agar ia dapat memperoleh sedikit kebutuhannya. Wanita itu
menjelaskan bahwa suaminya sedang terbaring sakit dan tidak dapat bekerja,
sedangkan mereka memiliki tujuh orang anak yang sedang kelaparan menunggu
makanan.
Pemilik toko, memandang wanita itu dan meminta agar ia pergi meninggalkan
tokonya. Mengingat kebutuhan keluarganya, wanita itu mengiba, "Tolonglah,
Pak! Saya janji akan membayarnya sesegera mungkin. Tolong, saya mengiba
kebaikan anda untuk anak-anak saya yang lapar."
Pemilik toko mengatakan bahwa ia tidak dapat memberikan hutang untuk
barang-barang toko kepadanya.
Tak jauh dari situ, seorang pembeli lain, yaitu seorang pria yang terkenal
di desa sebagai dermawan yang banyak membantu mereka yang sedang dalam
kesulitan, mengikuti percakapan antara wanita itu dan pemilik toko. Ia lalu
menghampiri sang pemilik toko dan berkata padanya bahwa ia akan membayar
barang-barang yang dibutuhkan wanita miskin itu untuk keluarganya.
Pemilik toko berkata dengan agak kesal, "Apakah kamu punya daftar belanja?"
Wanita miskin itu menjawab, "Ya, saya punya."
"Baiklah," kata pemilik toko dengan suara sedang, "Taruh daftar belanjamu di
atas timbangan dan seberat apapun daftar itu akan saya berikan sejumlah
barang yang kau inginkan."
Wanita miskin itu termenung sesaat, lalu ia mengambil dompetnya dan
mengeluarkan kertas dari dalamnya dan menuliskan sesuatu di kertas itu.
Kemudian ia meletakkan kertas tersebut dengan hati-hati di atas timbangan
sambil terus menunduk. Mata pemilik toko dan pria dermawan itu terbelalak
terkejut melihat timbangan kertas turun dan tetap turun.
Melihat hal itu pemilik toko berkata dalam hati, "Aku tidak dapat
mempercayainya." Lalu ia mulai menaruh barang-barang ke sisi yang satunya
lagi. Timbangan belum setimbang sehingga ia terus dan terus mengisi
timbangan dengan barang-barang sampai tidak muat apa-apa lagi. Pemilik toko
berdiri terpaku dengan heran. Akhirnya, ia mengambil lembaran kertas itu
dari timbangan dan menatapnya penuh keheranan. Kertas itu bukanlah sebuah
daftar belanja, namun sebuah doa yang berbunyi:
"Ya Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhanku dan aku menyerahkan ini semua di
Tangan-Mu."
Pemilik toko mengemasi barang-barang ke dalam kantung kemudian
menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita miskin itu mengucapkan terima kaish
dan meninggalkan toko. Lalu pria dermawan itu mengambil beberapa lembar uang
dari dompet dan memberikannya kepada pemilik toko sambil berkata, "Ini
membayar barang-barang itu."
Beberapa saat setelah itu, pemilik toko mendapati ternyata timbangannya
memang, namun... hanya Tuhan yang tahu berat sebuah Doa.
taken from: Inspirasi Indonesia
.jpg)